Harmonisasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kamis, 22 Maret 2018 Pemerintahan

Oleh admin_jdihlgs

Harmonisasi  Rancangan Qanun Kota Langsa Tentang

Pengelolaan Air Limbah Domestik


Langsa-Kamis (22/03) Pemerintah Kota Langsa melalui Bagian Hukum Setda Kota Langsa  bersama Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh melaksanakan harmonisasi terkait Rancangan Qanun (Raqan) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Walikota Langsa, dan dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Abdullah Gade, Kamis 22 Maret 2018 dipimpin oleh Kabag Hukum Setda Kota Langsa, Dewi Nursanti, SH, MH dan Kasubbag Peraturan Perudang-undangan Malahayati, SH. 

Dalam penyampaiannya, dihadapan tim harmonisasi Raqan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Dewi menyampaikan bahwa setelah ditetapkan menjadi Qanun Kota Langsa nantinya, Kota Langsa mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah sendiri.“Inilah yang melatarbelakangi sehingga rancangan qanun ini dibuat.”
Untuk itu, pihaknya menggandeng Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh untuk menselaraskan baik dari segi bahasa hukum dan keperluan lainnya agar terjadi harmonisasi setelah Raqan ini ditetapkan menjadi Qanun.

Dalam Rancangan Qanun yang dipaparkan oleh Yessi Marina didepan para peserta yang hadir, masih banyak ditemukan kelemahan yang ada dalam rancangan Qanun tersebut diantaranya masih terdapat  dasar hukum yang yang sebenarnya sudah dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku lagi akan tetapi  masih muncul dalam raqan tersebut, hal lain yang menjadi sorotan terkait materi yaqnmg diatur belum sesuai dengan dasar hukum Raqan Pengelolaan Air Limbah Domestik yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU dan PR Nomor 4 Tahun 2017 .Kami hanya menyusun kerangka dan dasar-dasarnya, terimakasih sekali tim dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh sudah bersedia mengharmonisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh  yang diwakili oleh Nurdani Perancang Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa pihaknya sudah 3 (tiga) tahun bekerjasama untuk mengharmonisasi Raqan dengan Pemerintah Kota Langsa semoga kerjasama ini tetap terjalin dengan baik. 
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh katanya lagi, selalu siap mengharmonisasi  dan mengkoreksi draft Raqan yang  kemudian ditetapkan menjadi Qanun. (fz)